Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah komponen ketiga dalam indikator Desa Anti Korupsi bentukan KPK RI. Secara definisi, komponen ini adalah upaya pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan jasa dan administrasi pemerintahan yang cepat, tepat, mudah, transparan, serta bebas dari pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi. 

Fokus utamanya adalah mengubah budaya birokrasi desa menjadi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (kustomer), berbasis standar operasional yang jelas, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meminimalkan celah korupsi tatap muka.