Penguatan Partisipasi Masyarakat adalah komponen keempat dalam indikator penilaian Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI.

Secara definisi, komponen ini merupakan upaya melibatkan warga desa secara aktif, kritis, dan bermakna dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan serta anggaran desa.

Fokus utamanya adalah memastikan bahwa keputusan desa tidak hanya diambil secara sepihak oleh perangkat desa, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat (termasuk kelompok perempuan, marginal, dan pemuda) guna mencegah kesepakatan terselubung dan potensi korupsi.